• Breaking News

    Pindah Tugas, Suriyanto Kini Tanpa Kursi dan Meja Alias Nonjob

     

    DUMAI - Mantan Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Kota Dumai Suriyanto, SP, sejak 22 Juni 2021 bekerja sebagai jabatan Analisa Perencanaan di Bappeda. 

    Hingga saat ini, sudah hampir 3 bulan, dan selama itu pula tidak memiliki kursi dan meja Alias Nonjob.

    Sebagai PNS yang taat, Suriyanto tetap masuk kantor setiap hari kerja. Karena posisi/jabatan saat ini, setelah absen tidak banyak yang dikerjakan. Hanya duduk manis di ruang tunggu. Terkadang duduk diruang rapat.

    Terkait mutasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ke Kantor Badan Perencana Daerah (Bappeda), Suriyanto menilai ada beberapa hal yang janggal. Baik hal mutasi maupun hak-haknya sebagai PNS. 

    "Bukan tak ikhlas, sebagai Abdi Negara saya siap di tempatkan di mana dan kapan saja. Namun harus sesuai prosedur," cetus Suriyanto pada Awak Media saat berbincang di sebuah kedai kopi.

    Pandangan Suriyanto, dalam hal mutasi, Walikota Dumai H Paisal diduga secara non prosedural laksanakan mutasi terhadap dirinya yang telah puluhan tahun mengabdi dan berprestasi.

    Dikeketahui, Suriyanto telah mengabdi sebagai PNS selama 37 tahun dan mengabdi pada 16 Kepala Daerah (Bupati/Walikota), dan  Sembilan (9 ) Kepala Daerah di antaranya yang berada di Kota Dumai. Beliau merasa ada kejanggalan.


    Pandangan Suriyanto terkait mutasi dirinya "Harus mengacu Undang-Undang dan Peraturan tentang ASN terkait mutasi".

    Diantaranya ; 

    1. PP No. 53 Tahun 2010, tentang disiplin PNS.

    2. PP No. 5 Tahun 2019, tentang Tata cara pelaksanaan mutasi.

    3. PP RI No. 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS.

    4. Dan peraturan lainnya  seperti PP No 79, tentang Persengketaan ASN.

    Awak Media mennayakan kepada Suriyanto, kenapa tidak menyurati ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta,  seperti mantan Kadis Sosial Hasan Basri..?  

    "Tidaklah...Saya ikhlas, tapi tak rela. Karena hak saya telah dikebiri. Dalam waktu dekat saya akan sampaikan surat ke Presiden sebagai pembina Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)." Cetus Suriyanto.

    Menurut keterangan Suriyanto, hingga saat inipun Gaji yang seharusnya saya terima setiap Bulan nya, minus.

    Hampir Tiga bulan, saya pribadi belum menerima hak saya, kenapa hanya saya sementara yang lain (Pegawai) sudah di selesaikan. Sementara saya sudah pertanyakan ke BPKAD, namun samai Belum ada jawaban." tandas Suriyanto.



    Pewarta : Herman

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728