• Breaking News

    Vendor PT. Patra Niaga Belum Bayar Gaji Security, Ismunandar Angkat Bicara

    DUMAI - Security merupakan garda terdepan dalam hal pengamanan disebuah perusahaan tempat ia bekerja.

    Tentunya para security yang bertugas memiliki resiko yang cukup besar apabila terjadi sesuatu hal yang bersifat merugikan perusahaan seperti pencurian barang maupun lainnya. 

    Dengan begitu, tentunya perusahaan hendaknya benar-benar memperhatikan para security yang bekerja diperusahaannya, yaitu terkait gaji. 

    Hal ini di alami Security PT. Bintang Riau Perkasa (BRP) sebagai Vendor dari PT. Patra Niaga. Bahwa Security Patra Niaga ini belum menerima gajinya.

    Untuk memastikan kebenaran Informasi tersebut, awak media mencoba menghubungi Humas Patra Niaga Beni Suheri melalui via Whatsapp, sang Humas menjelaskan, terkait masalah pembayaran gaji security itu merupakan kewenangan perusahaan.

    Dan saat ditanyakan kembali apakah Patra Niaga selaku Pemberi kerja melakukan pengawasan,"Pastilah pak kita ada pengawasan," tulis Beni melalui pesan Whatsappnya.

    Kembali awak media mencecar pertanyaan tentang apa tindakan yang akan diambil oleh Patra Niaga selaku Pemberi kerja, karena ini bukan kali pertama PT. BRP melakukan keterlambatan pembayaran gaji kepada Security, namun hingga berita ini diluncurkan sang humas tidak menjawab pertanyaan tersebut.

    Menyikapi hal ini, penggiat tenaga kerja dan Ketua Konsilidasi DPC SBSI Dumai Ismunandar angkat bicara, berhubung laporan dari pekerja (Security) pengamanan PT. BRP yang mendapatkan pekerjaan di area PT. Patra Niaga Dumai dan Citimall tentang keterlambatan pembayaran upah yang sering dilakukan oleh pihak PT. BRP, ia akan mengirimkan surat somasi pertama kepada pihak PT. BRP.

    "Kita akan melayangkan surat somasi kepada pihak PT.BRP, agar pihak perusahaan ini melakukan pembayaran upah sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam surat perjanjian kerja," sebut Nandar.

    Nandar sangat menyayangkan sikap dari pihak perusahaan yang mengabaikan kewajibannya terhadap pekerja, karena hal ini bakal mengundang para pekerja untuk membuat tindakan yang sangat merugikan semua pihak dan mengundang terciptanya suasana tidak kondusif di tengah-tengah masyarakat Kota Dumai.

    "Untuk sementara ini kita masih mengarahkan kejalan persuasif, akan tetapi jika tidak ada niat perusahaan untuk menjalankan kewajibannya terhadap pekerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kita minta kepada Disnakertrans Dumai dan Disnakertrans Provinsi Riau untuk memberi sanksi yang tegas kepada PT. BRP," lanjut Nandar.

    "Jika tetap tidak ada penyelesaian, kami sendiri yang akan turun kelapangan untuk mengusir PT. BRP dari Kota Dumai, karena telah menganggu kenyamanan masyarakat Dumai," tegas Nandar berapi-api.

    Terkait hal ini, Manager Operational Ansyari PT. BRP saat dikonfirmasi melalui Via Whatsappnya, seolah tak ambil pusing terhadap persoalan ini. Sebab hingga berita ini diluncurkan, sang Manager Operational tak menjawab. 

    Hal seperti ini semestinya menjadi perhatian khusus oleh pemerintahan yang baru dengan Dinas terkait untuk bertindak tegas kepada perusahaan yang telah melanggar aturan, apalagi informasinya Diduga PT. BRP ini berkantor di Duri dan untuk di Kota Dumai sendiri tidak mempunyai kantor perwakilan.

    Kota Dumai sangat membutuhkan Disnakertrans Provinsi Riau bidang Pengawasan untuk berkantor di Kota Dumai, agar jika terjadi permasalahan tenaga kerja akan cepat teratasi.







    Sumber: kabapesisir.com

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728